JAKARTA-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali menolak mengumumkan merek susu formula berbakteri kepada publik. Walaupun konsumen memenangkan gugatan untuk mengetahui merek susu yang tercemar bakteri Enteronacter sakazakii di Mahkamah Agung (MA), tapi kedua lembaga itu tetap mati-matian mempertahankan diri. Bahkan, ketika didesak oleh para wakil rakyat di Komisi IX DPR RI, Menkes justru mengancam akan mundur dari jabatannya.
”Boleh, boleh, boleh. Saya, kan, juga enggak kepengen karena enggak pernah mengajukan diri (Menjadi Menkes, Red),” katanya usai hearing di Gedung Nusantara DPR RI kemarin (17/2). Rapat berlangsung marathon selama lima jam tanpa menghasilkan keputusan signifikan.
Endang mengatakan siap mundur dari jabatannya jika dinilai tidak layak menyelesaikan persoalan susu formula yang disebut mengandung Enterobacter sakazakii. Pernyataan itu menanggapi tuntutan anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka. Politisi PDI-P itu menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menkes dan Kepala BPOM memiliki tanggung jawab penuh dalam mengungkap merek-merek susu formula bubuk yang disebut IPB tercemar bakteri penyebab penyakit meningitis. Apalagi penelitian itu telah dirilis sejak 2008. ”Ini bukan hanya masalah pejabat terkait tetapi juga ada di pemerintah. Jika tak bisa selesaikan, ya mundur saja,” kata Rieke
Rieke menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang sepele. Dia menyesalkan sikap IPB, sebagai pihak yang merilis hasil penelitian namun terus mengelak. Sepanjang rapat, Rieke mendesak pemerintah dan IPB mengungkap hasil penelitian.
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB I Wayan Teguh Wibawan menegaskan, penelitian itu dilakukan Sri Estuningsih pada tahun 2003-2006 dengan sejumlah sampel susu formula. Penelitian itu sebenarnya tidak ditujukan menentukan susu mana saja yang mengandung Enterobacter sakazakii, melainkan untuk melihat pengaruh bakteri terhadap hewan inangnya. Wayan mengatakan, riset tidak bertujuan sebagai surveillance atau mencari tahu mana saja susu formula bubuk yang mengandung bakteri tersebut.
”Bukan mencari berapa persentasenya. Untuk diketahui faktor keganasannya terhadap induk semang dengan menggunakan anak tikus sebagai hewan inangnya,” katanya.
Wayan menyebutkan bahwa produk-produk susu yang dijadikan 22 sampel pada penelitian tahun 2003-2006 memang diketahui mengandung Enterobacter sakazakii. Namun, ketika penelitian digelar kembali pada tahun 2009 dengan 42 sampel dari sejumlah produk susu yang sama, Wayan mengatakan tak satu pun sampel menunjukkan kandungan bakteri ini. Begitu diperoleh faktanya, Wayan mengatakan, peneliti dan sejumlah staf IPB sudah mempresentasikannya secara ilmiah dan langsung kepada pemimpin perusahaan produk susu yang dimaksud. ”Kita kasih tahu, supaya ada perubahan ke depannya. Dan itu sudah kami lakukan demi perbaikan produk,” kata Wayan.
Sepanjang rapat para wakil rakyat terus mendesak IPB agar membuka data. Namun, karena tidakmendapat tanggapan Rieke pun melakukan walk out. Aksi itu kemudian disusul oleh seluruh anggota Fraksi PAN yang ada di Komisi IX yang digawangi oleh A. Riski Sadig. “Saya menyesalkan alasan Kemenkes yang berdalih tidak bertanggungjawab atas penelitian itu. Apa itu maksudnya?” kritik Riski dengan nada tinggi.
Riski menilai pernyataan Menkes yang beralasan tidak mengetahui sama sekali tentang merek dan jenis susu formula dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. FPAN, kata Riski, menegaskan tidak akan bertanggung jawab atas apapun hasil rapat kerja tersebut. Menurut dia, ketiga lembaga tersebut telah melawan hukum, dengan tidak bersedia memenuhi amar putusan ma nomor: 2975 k/pdt/2009. ”Ketiga lembaga tersebut juga tidak menghargai martabat dan kewenangan dewan perwakilan rakyat,” terangnya.
Karena sejumlah anggota dewan melakukan walkout maka Wakil Ketua Komisi IX Ahmad Nizar Shihab pun meminta agar rapat dengar pendapat diulang pada Senin pekan depan. Harapannya, rektor IPB bisa dihadirkan untuk memberikan keterangan di depan wakil rakyat.
”Boleh, boleh, boleh. Saya, kan, juga enggak kepengen karena enggak pernah mengajukan diri (Menjadi Menkes, Red),” katanya usai hearing di Gedung Nusantara DPR RI kemarin (17/2). Rapat berlangsung marathon selama lima jam tanpa menghasilkan keputusan signifikan.
Endang mengatakan siap mundur dari jabatannya jika dinilai tidak layak menyelesaikan persoalan susu formula yang disebut mengandung Enterobacter sakazakii. Pernyataan itu menanggapi tuntutan anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka. Politisi PDI-P itu menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menkes dan Kepala BPOM memiliki tanggung jawab penuh dalam mengungkap merek-merek susu formula bubuk yang disebut IPB tercemar bakteri penyebab penyakit meningitis. Apalagi penelitian itu telah dirilis sejak 2008. ”Ini bukan hanya masalah pejabat terkait tetapi juga ada di pemerintah. Jika tak bisa selesaikan, ya mundur saja,” kata Rieke
Rieke menegaskan, persoalan ini tidak bisa dipandang sepele. Dia menyesalkan sikap IPB, sebagai pihak yang merilis hasil penelitian namun terus mengelak. Sepanjang rapat, Rieke mendesak pemerintah dan IPB mengungkap hasil penelitian.
Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB I Wayan Teguh Wibawan menegaskan, penelitian itu dilakukan Sri Estuningsih pada tahun 2003-2006 dengan sejumlah sampel susu formula. Penelitian itu sebenarnya tidak ditujukan menentukan susu mana saja yang mengandung Enterobacter sakazakii, melainkan untuk melihat pengaruh bakteri terhadap hewan inangnya. Wayan mengatakan, riset tidak bertujuan sebagai surveillance atau mencari tahu mana saja susu formula bubuk yang mengandung bakteri tersebut.
”Bukan mencari berapa persentasenya. Untuk diketahui faktor keganasannya terhadap induk semang dengan menggunakan anak tikus sebagai hewan inangnya,” katanya.
Wayan menyebutkan bahwa produk-produk susu yang dijadikan 22 sampel pada penelitian tahun 2003-2006 memang diketahui mengandung Enterobacter sakazakii. Namun, ketika penelitian digelar kembali pada tahun 2009 dengan 42 sampel dari sejumlah produk susu yang sama, Wayan mengatakan tak satu pun sampel menunjukkan kandungan bakteri ini. Begitu diperoleh faktanya, Wayan mengatakan, peneliti dan sejumlah staf IPB sudah mempresentasikannya secara ilmiah dan langsung kepada pemimpin perusahaan produk susu yang dimaksud. ”Kita kasih tahu, supaya ada perubahan ke depannya. Dan itu sudah kami lakukan demi perbaikan produk,” kata Wayan.
Sepanjang rapat para wakil rakyat terus mendesak IPB agar membuka data. Namun, karena tidakmendapat tanggapan Rieke pun melakukan walk out. Aksi itu kemudian disusul oleh seluruh anggota Fraksi PAN yang ada di Komisi IX yang digawangi oleh A. Riski Sadig. “Saya menyesalkan alasan Kemenkes yang berdalih tidak bertanggungjawab atas penelitian itu. Apa itu maksudnya?” kritik Riski dengan nada tinggi.
Riski menilai pernyataan Menkes yang beralasan tidak mengetahui sama sekali tentang merek dan jenis susu formula dinilai tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. FPAN, kata Riski, menegaskan tidak akan bertanggung jawab atas apapun hasil rapat kerja tersebut. Menurut dia, ketiga lembaga tersebut telah melawan hukum, dengan tidak bersedia memenuhi amar putusan ma nomor: 2975 k/pdt/2009. ”Ketiga lembaga tersebut juga tidak menghargai martabat dan kewenangan dewan perwakilan rakyat,” terangnya.
Karena sejumlah anggota dewan melakukan walkout maka Wakil Ketua Komisi IX Ahmad Nizar Shihab pun meminta agar rapat dengar pendapat diulang pada Senin pekan depan. Harapannya, rektor IPB bisa dihadirkan untuk memberikan keterangan di depan wakil rakyat.
0 komentar:
Posting Komentar