Jumat, 27 Mei 2011
Selasa, 24 Mei 2011
Tanjung Balai, BATAKPOS
Ketua LSM Mandiri Kota Tanjung Balai Taufik Hidayat kepada BATAKPOS, Rabu (4/10) mengatakan, Gubsu H Syansul Arifin dituding melecehkan dengan sengaja menghambat kinerja DPRD Kota tanjung Balai.
Menurut Taufik, pelecehan yang dilakukan Gubsu dibuktikan dengan belum turunnya hingga kini rancangan tata tertib (tatib) DPRD dan juga persetujuan pergantian pejabat Ketua DPRD Kota Tanjung Balai dari Eka Hadi Sucipto kepada H Romaynor.
Padahal, kata dia, kedua permasalahan itu khususnya rancangan perubahan tatib sudah lama diserahkan ke Gubsu, namun sampai saat ini belum juga dikembalikan untuk segera dilaksanakan DPRD Kota Tanjung Balai.
Akibat ulah Gubsu sampai saat ini belum mengembalikan rancangan perubahan tatib, DPRD Kota Tanjung Balai terpaksa menggunakan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dalam pembentukan Banggar DPRD Kota Tanjung Balai 2010 akhir September lalu.
Sementara, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, juga terjadi ketimpangan akibat belum turunnya persetujuan dari Gubsu tentang Ketua DPRD yang definitif. “Belum turunnya sampai saat ini rancangan Perubahan Tatib DPRD Kota Tanjung Balai 2010 walaupun sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu, adalah bukti pelecehan Gubsu terhadap DPRD Kota Tanjung Balai,” katanya.
Pelecehan itu ditambah lagi dengan belum turunnya persetujuan Gubsu tentang pergantian pejabat Ketua Definitif DPRD Kota Tanjung Balai. Padahal pergantian itu sudah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjung Balai.
Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Tanjung Balai Leiden Butar Butar membenarkannya. Menurutnya, hingga kini ini, sepengetahuannya, rancangan tatib mapun persetujuan pergantian Ketua Depinitif DPRD itu belum turun dari Gubsu.
Namun demikian, Leiden menolak berkomentar lebih jauh dengan alasan, mungkin hari itu (Senin-red) sudah turun dari Gubsu. Namun, belum disampaikan pimpinan DPRD kepada seluruh anggota dewan.
“Tak perlu heran jika Gubsu melecehkan DPRD, karena walikota juga sudah lebih dahulu melecehkan DPRD Kota Tanjung Balai,” ucap Hakim Tjoa Kien Lie, anggota DPRD Kota Tanjung Balai lainnya. gia
Read More
Ketua LSM Mandiri Kota Tanjung Balai Taufik Hidayat kepada BATAKPOS, Rabu (4/10) mengatakan, Gubsu H Syansul Arifin dituding melecehkan dengan sengaja menghambat kinerja DPRD Kota tanjung Balai.
Menurut Taufik, pelecehan yang dilakukan Gubsu dibuktikan dengan belum turunnya hingga kini rancangan tata tertib (tatib) DPRD dan juga persetujuan pergantian pejabat Ketua DPRD Kota Tanjung Balai dari Eka Hadi Sucipto kepada H Romaynor.
Padahal, kata dia, kedua permasalahan itu khususnya rancangan perubahan tatib sudah lama diserahkan ke Gubsu, namun sampai saat ini belum juga dikembalikan untuk segera dilaksanakan DPRD Kota Tanjung Balai.
Akibat ulah Gubsu sampai saat ini belum mengembalikan rancangan perubahan tatib, DPRD Kota Tanjung Balai terpaksa menggunakan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dalam pembentukan Banggar DPRD Kota Tanjung Balai 2010 akhir September lalu.
Sementara, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, juga terjadi ketimpangan akibat belum turunnya persetujuan dari Gubsu tentang Ketua DPRD yang definitif. “Belum turunnya sampai saat ini rancangan Perubahan Tatib DPRD Kota Tanjung Balai 2010 walaupun sudah disampaikan sejak beberapa bulan lalu, adalah bukti pelecehan Gubsu terhadap DPRD Kota Tanjung Balai,” katanya.
Pelecehan itu ditambah lagi dengan belum turunnya persetujuan Gubsu tentang pergantian pejabat Ketua Definitif DPRD Kota Tanjung Balai. Padahal pergantian itu sudah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjung Balai.
Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDIP Kota Tanjung Balai Leiden Butar Butar membenarkannya. Menurutnya, hingga kini ini, sepengetahuannya, rancangan tatib mapun persetujuan pergantian Ketua Depinitif DPRD itu belum turun dari Gubsu.
Namun demikian, Leiden menolak berkomentar lebih jauh dengan alasan, mungkin hari itu (Senin-red) sudah turun dari Gubsu. Namun, belum disampaikan pimpinan DPRD kepada seluruh anggota dewan.
“Tak perlu heran jika Gubsu melecehkan DPRD, karena walikota juga sudah lebih dahulu melecehkan DPRD Kota Tanjung Balai,” ucap Hakim Tjoa Kien Lie, anggota DPRD Kota Tanjung Balai lainnya. gia
Humbahas,
Dinas Peternakan dan Perikanan Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara membagikan 80 ton pakan ikan kepada 89 anggota kelompok tani (poktan) di wilayah Humbahas. "Masing-masing kelompok, menerima bantuan 900 kilo gram dan pemberian bantuan itu sebagai tindak lanjut pembagian bibit ikan nila yang diserahkan sebelumnya,” kata Kepala Seksi Produksi Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas Rudy Simamora, di Doloksanggul, Rabu (15/12).
Ia menyebutkan, hal itu dimaksudkan sebagai wujud kepedulian pemerintah kabupaten Humbahas, dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Rudy berharap, kelompok penerima dapat memanfaatkan pakan tersebut dengan baik, agar hasil produksinya maksimal. "Penyaluran bantuan, guna meningkatan budi daya dan pengembangan ikan di wilayah ini," katanya.
Warga penerima bantuan asal Kecamatan Doloksanggul, S. Sihombing mengaku sangat senang dengan bantuan pakan ikan yang diberikan Disnak Humbahas tersebut. "Kami merasa bersyukur atas perhatian yang diberikan pihak pemerintah daerah. Bantuan yang kami terima, akan dipergunakan sebaik-baiknya, agar produksi ikan yang kami usahakan semakin maju," katanya. ant
Read More
Dinas Peternakan dan Perikanan Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara membagikan 80 ton pakan ikan kepada 89 anggota kelompok tani (poktan) di wilayah Humbahas. "Masing-masing kelompok, menerima bantuan 900 kilo gram dan pemberian bantuan itu sebagai tindak lanjut pembagian bibit ikan nila yang diserahkan sebelumnya,” kata Kepala Seksi Produksi Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Humbahas Rudy Simamora, di Doloksanggul, Rabu (15/12).
Ia menyebutkan, hal itu dimaksudkan sebagai wujud kepedulian pemerintah kabupaten Humbahas, dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.
Rudy berharap, kelompok penerima dapat memanfaatkan pakan tersebut dengan baik, agar hasil produksinya maksimal. "Penyaluran bantuan, guna meningkatan budi daya dan pengembangan ikan di wilayah ini," katanya.
Warga penerima bantuan asal Kecamatan Doloksanggul, S. Sihombing mengaku sangat senang dengan bantuan pakan ikan yang diberikan Disnak Humbahas tersebut. "Kami merasa bersyukur atas perhatian yang diberikan pihak pemerintah daerah. Bantuan yang kami terima, akan dipergunakan sebaik-baiknya, agar produksi ikan yang kami usahakan semakin maju," katanya. ant
Medan,
Pascakeluarnya audit investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut terkait kasus penyelewengan minyak goreng (migor) bersubsidi di Kabupaten Langkat memasuki babak baru.
Sebelumnya kasus tersebut sempat gagal dilakukan penyitaan sejumlah dokumen di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumut (Disperindagsu), akhirnya penyidik Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrim Poldasu berhasil menyitanya.
Penyitaan itu dilakukan, Jumat (1/10) lalu dalam rangka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan migor bersubsidi Rp14 miliar dari APBN 2008 yang sejatinya didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
“Penyitaan dokumen untuk Kabupaten Langkat sudah kita lakukan Jumat kemarin,” jelas Direktur Reskrim Poldasu Kombes Pol Agus Adrianto melalui Kasat III Tipikor AKBP Endri Prastiono, Senin (4/10).
Kendati demikian, Prastiono belum bersedia membeberkan nilai kerugian negara sesuai hasil audit investigasi. Dia juga belum bisa memastikan penyelidikan yang dilakukan pihaknya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Saat ini berkasnya masih kita ajukan kepada Direktur. Sebentar perkembangan kasusnya akan saya kabarkan,” imbuhnya. Kesan lambannya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus migor menuai kecaman dari praktisi hukum, Julheri Sinaga.
Sinaga sangat menyayangkan kinerja Poldasuumut, selain lamban, polisi juga terkesan ‘menggantung’ beberapa kasus dugaan korupsi yang mereka tangani. “Jangan kangkangi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kita minta Poldasu dalam menangani kasus-kasus, kalau memang nggak cukup bukti, mohon di SP3 (hentikan) saja,” imbaunya.
Sebelumnya, laporan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi migor itu berdasarkan data, setelah semua daerah menyampaikan laporan dan pencarian dana subsidi dari pusat. Namun, ada sembilan daerah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan, sehingga sebagian alokasi tidak terserap.
Karena itu, sisa dana subsidi batal dicairkan. Menurut informasi yang dihimpun, anggaran itu juga ikut dicairkan, namun tidak disalurkan. Total penyaluran tahap kedua dan ketiga disebutkan 3,95 juta liter atau Rp 9,86 miliar.
Artinya, ada sekitar 54 ribu ton yang tidak tersalurkan, atau Rp135 juta. Penyaluran migor subsidi itu disalurkan sebanyak enam tahap, dengan total alokasi Rp24 miliar. Untuk tahap 1,2,3 telah dialokasikan dana Rp14 miliar. Sembilan daerah yang tidak melaksanakan, Kota Medan, Labuhan Batu, Dairi, Tanjung Balai, Tanah Karo, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Asahan, dan Pematang Siantar. ded
Read More
Pascakeluarnya audit investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut terkait kasus penyelewengan minyak goreng (migor) bersubsidi di Kabupaten Langkat memasuki babak baru.
Sebelumnya kasus tersebut sempat gagal dilakukan penyitaan sejumlah dokumen di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumut (Disperindagsu), akhirnya penyidik Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reskrim Poldasu berhasil menyitanya.
Penyitaan itu dilakukan, Jumat (1/10) lalu dalam rangka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan migor bersubsidi Rp14 miliar dari APBN 2008 yang sejatinya didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota di Sumut.
“Penyitaan dokumen untuk Kabupaten Langkat sudah kita lakukan Jumat kemarin,” jelas Direktur Reskrim Poldasu Kombes Pol Agus Adrianto melalui Kasat III Tipikor AKBP Endri Prastiono, Senin (4/10).
Kendati demikian, Prastiono belum bersedia membeberkan nilai kerugian negara sesuai hasil audit investigasi. Dia juga belum bisa memastikan penyelidikan yang dilakukan pihaknya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Saat ini berkasnya masih kita ajukan kepada Direktur. Sebentar perkembangan kasusnya akan saya kabarkan,” imbuhnya. Kesan lambannya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus migor menuai kecaman dari praktisi hukum, Julheri Sinaga.
Sinaga sangat menyayangkan kinerja Poldasuumut, selain lamban, polisi juga terkesan ‘menggantung’ beberapa kasus dugaan korupsi yang mereka tangani. “Jangan kangkangi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kita minta Poldasu dalam menangani kasus-kasus, kalau memang nggak cukup bukti, mohon di SP3 (hentikan) saja,” imbaunya.
Sebelumnya, laporan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi migor itu berdasarkan data, setelah semua daerah menyampaikan laporan dan pencarian dana subsidi dari pusat. Namun, ada sembilan daerah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan, sehingga sebagian alokasi tidak terserap.
Karena itu, sisa dana subsidi batal dicairkan. Menurut informasi yang dihimpun, anggaran itu juga ikut dicairkan, namun tidak disalurkan. Total penyaluran tahap kedua dan ketiga disebutkan 3,95 juta liter atau Rp 9,86 miliar.
Artinya, ada sekitar 54 ribu ton yang tidak tersalurkan, atau Rp135 juta. Penyaluran migor subsidi itu disalurkan sebanyak enam tahap, dengan total alokasi Rp24 miliar. Untuk tahap 1,2,3 telah dialokasikan dana Rp14 miliar. Sembilan daerah yang tidak melaksanakan, Kota Medan, Labuhan Batu, Dairi, Tanjung Balai, Tanah Karo, Tapanuli Tengah, Deli Serdang, Asahan, dan Pematang Siantar. ded
London,
Steven Gerrard pantas jadi pahlawan Inggris saat memborong dua gol ketika Inggris menang 2-1 atas Hongaria, Kamis (12/8) WIB. Dalam partai uji coba itu, Inggris tertinggal lebih dulu setelah bek Phil Jagielka menjebol gawang sendiri pada menit ke-62.
Gol pertama Gerrard terjadi pada menit ke-69 setelah tendangan kerasnya dari luar kotak penalti tak bisa dihentikan kiper Gabor Kiraly. Empat menit berselang, tusukan Ashley Young dituntaskan Gerrard usai mengelabui tiga pemain belakang Hongaria.
Duel yang disaksikan 72.024 penonton di Stadion Wembley, London itu, Pelatih Inggris Fabio Capello melakukan banyak perubahan. Capello memainkan sejumlah wajah baru, seperti Bobby Zamora, Ashley Young, dan Jack Wilshere. Perubahan ini bisa jadi sebagai respons atas keterpurukan Inggris di Piala Dunia 2010.
Hasil ini pun jadi modal berharga Inggris jelang kualifikasi Piala Eropa 2012. Inggris tergabung di Grup G bersama Bulgaria, Swiss, Wales, dan Montenegro. Awal September nanti, Inggris akan menghadapi Bulgaria, empat hari kemudian bertemu Swiss.
Gerrard yakin, pemain muda Inggris layak dipuji berkat cara mereka mengatasi tekanan saat melawan Hongaria. “Saya rasa para pemain muda sangat hebat. Saya rasa bermain bagi Inggris sangat sulit di level ini,” puji Gerrard.
Sementara itu, Capello lebih mengomentari penampilan Wayne Rooney. Menurutnya, Rooney hanya butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan diri usai kegagalan di Piala Dunia 2010. Rooney dituding sebagai salah satu biang kegagalan Inggris karena tak mencetak satu gol pun di Piala Dunia 2010. Saat melawan Hongaria, Rooney yang jadi starter tetap mandul. Akibatnya, Rooney jadi jadi sasaran olok-olokan pendukung Inggris. skysports/sun/ian
Langganan:
Postingan (Atom)
